Amdal Pertambangan

I. UMUM

Pembangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertambahan yang tinggi, tetapi dilain pihak ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas. Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatkan permintaan atas sumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan harus disertai dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Terlestarikannya fungsi lingkungan hidup yang merupakan tujuan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sejak awal perencanaan usaha dan/atau kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan rona lingkungan hidup akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan hidup yang baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan pembangunan. Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Dengan dimasukkannya analisis mengenai dampak lingkungan hidup ke dalam proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka pengambil keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai aspek usaha dan/atau kegiatan tersebut, sehingga dapat diambil keputusan optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.  Terlestarikannya fungsi lingkungan hidup yang menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan merupakan kepentingan seluruh masyarakat. Diselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan akan mengubah rona lingkungan hidup, sedangkan perubahan ini pada gilirannya akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan warga masyarakat yang akan terkena dampak menjadi penting dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat itu meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini berarti bahwa warga masyarakat wajib dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Keterlibatan warga masyarakat itu merupakan pelaksanaan asas keterbukaan. Dengan keterlibatan warga masyarakat itu akan membantu dalam mengidentifikasi persoalan dampak lingkungan hidup secara dini dan lengkap, menampung aspirasi dan kearifan pengetahuan lokal dari masyarakat yang seringkali justru menjadi kunci penyelesaian persoalan dampak lingkungan yang timbul. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Sebagai bagian dari studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Hal itu merupakan konsekuensi dari kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Konsekuensinya adalah bahwa syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup harus dicantumkan sebagai ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat digunakan sebagai masukan bagi penyusunan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, di samping dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup khususnya dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup juga merupakan dasar dalam sistem manajemen lingkungan (Environmental Management System) usaha dan/atau kegiatan.

2.   Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)

Peraturan perundangan mengenai dampak lingkungan berkembang sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4/1982. Pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang tersebut menjadikan masukan dalam peraturan perundangan yang baru, yaitu UU No. 23/1997. Salah satu peraturan pengelolaan lingkungan hidup dalam bidang pertambangan adalah Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 396K/008/MPE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Berkenaan dengan pengelolaan lingkungan, sebelum memulai sesuatu kegiatan harus dibuat suatu studi atau telaah mengenai lingkungan, dikenal sebagai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (disingkat AMDAL). Analisis ini mencakup kegiatan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Kerangka Acuan (KA) untuk penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Kerangka Acuan (KA) untuk Studi Evaluasi Lingkungan. Setahap demi setahap dokumen ini harus disetujui oleh pemerintah, dan dalam bidang pertambangan ada Komisi Amdal yang dipimpin oleh Sekertaris Jenderal. Di daerah terdapat pula Komisi Amdal Tingkat Daerah. Sesudah kerangka acuan disetujui, studi dapat dilanjutkan ke tingkat Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) atau Studi Evaluasi Lingkungan (SEL). Dapat juga dokumen ini berbentuk Studi dan Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL). Dengan keluarnya PP No. 51/1993, tata caranya menjadi setiap rencana proyek harus membuat Penyajian Informasi Lingkungan yang mencantumkan dampak penting yang akan terjadi. Bila terdapat dampak penting, tahap berikutnya adalah penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Bilamana dalam PIL itu ternyata terdapat dampak negatif yang penting, studi perlu dilanjutkan dengan penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL). Kemudian, ANDAL ini diikuti dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Bagi proyek yang sudah berjalan ketika PP No. 51/1993 itu dikeluarkan, perlu dibuat Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) yang mencantumkan dampak penting dari kegiatan tersebut. Jika tidak ada dampak penting, tahap berikutnya adalah penyusunan RKL dan RPL. Jika terdapat dampak negatif yang penting, tindakan selanjutnya adalah melakukkan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL), yang diikuti dengan penyusunan RKL dan RPL.

Untuk menyederhanakan prosedur, Pemerintah membuat daftar proyekyang sudah berjalan atau disebut listing yang didasarkan pada luas jangkauan proyek dan skala produksinya. Semua proyek yang termasuk dalam daftar diharuskan membuat UKL dan UPL. Proyek yang termasuk dalam daftar dinamakan Kelompok I. Kelompok yang harus menyusun AMDAL adalah kKelompok II, yaitu proyek yang berada dilokasi yang sensitive terhadap lingkungan, seperti hutan lindung, daerah cagar budaya, dan cagar alam. Dalam UU No. 11/1967 mengenai pertambangan telah tercantumkan pula daerah yang tidak diperkenankan untuk dijadikan ajang kegiatan pertambangan, antara lain; kuburan, cagar budaya, bangunan penting, seperti jembatan, instalasi militer dan sebagainya.

Penyusunan RPL dan RKL saling berkaitan, karena sering dampak suatu kegiatan baru dapat dirasakan sesudah kegiatan itu berlangsung beberapa waktu lamanya. Karena itulah pemantauan diperlukan dan perilaku lingkungan harus diikuti, sehingga pencegahan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dapat segera dilakukan.      Perlu dikemukan bahwa karena penambangan bahan galian golongan c menggunakan teknologi sederhana dengan modal yang terbatas dan pada umumnya dilakukan oleh masyarakat banyak, maka kegiatan penambangan tersebut  cukup dilengkapi dengan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL). Penelaahan dan persetujuannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I sesuai dengan persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

Materi umum mengenai AMDAL mencakup rencana proyek, rencana penambangan (lokasi, luas daerah, keadaan cebakan, hasil tambang, limbah, bahan berbahaya), literature, survei sebelumnya, serta rona lingkungan yang menyangkut iklim, fisiografi, hidrologi, tubuh tanah, biologi, sosial budaya, flora, dan fauna. Kemudian, bahasan mengenai perkiraan dampak baik dampak fisik, kimia maupun sosial budaya.

Dapat ditambahkan bahwa dokumen Amdal harus disusun oleh Tim yang diketuai oleh seorang ahli yang harus bersertifikat minimal sertifikat Amdal B dengan para anggota yang ahli dibidang ilmunya masing-masing. Hal-hal yang harus dicakup dalam dokumen Amdal adalah jumlah manusia yang mungkin terkena dampak, luas yang terpengaruh, lamanya dampak, dan intensitas dampak, jumlah komponen yang terkena dampak seperti air, tetumbuhan, dan tubuh tanah, efek kumulatif dari dampak, dan kemampuan alam untuk memulihkan dirinya. Efek kumulatif sangat besar dampaknya jika komponen saling berpengaruh secara sinergik. Selain itu, perlu pula diperhitungkan besaran (magnitude) dan tingkat pentingnya suatu dampak. Dampak terhadap keselamatan manusia dianggap yang paling penting, tanpa pandang bulu. Dampak terhadap flora atau fauna langka atau hampir punah akan sangat tinggi tingkat kepentingannya dibandingkan dengan dampak terhadap flora atau fauna yang masih banyak populasinya, walaupun besaran dari dampak itu mungkin sama.

Perlu dikemukan bahwa kursus untuk mendapatkan sertifikat Amdal ada 3 macam, yaitu

  • kursus A mengenai dasar-dasar Amdal;
  • kursus B memberi kemampuan untuk menyusun Amdal sampai dengan matriks RKL dan RPL,
  • kursus C untuk para evaluator.
  1. 3. UPL dan UKL

Hal-hal yang perlu untuk dicantumkan dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah pertama-tama, keterangan mengenai latar berlakang penyusunan dokumen tersebut. Dalam bab pendahuluan dicantumkan pemprakarsa, nama penanggung jawab, latar belakang, maksud dan tujuan, acuan dan dan dasar hukum. Pada bab berikutnya diuraikan rencana kegiatan. Di sini harus dicantumkan jenis dan lamamya kegiatan, rencana kegiatan itu sendiri, jumlah tenaga, peralatan, bahan baku, limbah yang ditimbulkan, dan peralatan penanganan limbah.

Bab berikutnya membahas dampak yang diperkirakan akan terjadi, baik pada tahap persiapan, tahap operasi, maupum tahap pasca-operasi. Selanjutnya, uraikan bab mengenai komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak. Pada akhirnya, dikemukan uraian tentang upaya pengelolaan lingkungan, baik upaya yang akan dilakukan sesuai dengan perkiraan dampak, maupun teknis pelaksanaannya yang menyangkut lokasi, pengawas, dan intalasi terkait. Upaya pemantauana lingkungan merupakan bab tersendiri sebagai kelanjutan UKL, yang menerangkan cara , lokasi, waktu, tolak ukur, serta pengawas kegiatan pemantauan yang akan dilakukan.

RKL harus mencantumkan rencana untuk mengoptimalkan dampak yang positif dan mengurangi, menghilangkan, dan meminimumkan (mitigasi) dampak negatif sampai dengan tingkat yang diperbolehkan (tolerable). Ruang gerak yang diperbolehkan ini adalah di bawah ini nilai batas ambang atau nilai baku mutu (NBM). Pemantauan melalui RKL akan memperlihatkan tingkat pencemaran suatu kegiatan.

Hal yang juga penting dicantumkan adalah surat pernyataan, yang menyatakan kewajuban pengelola proyek untuk melaksanakan rencana yang sudah disetujui pemerintah. Selain itu, dicantumkan pula matriks UKL dan UPL, yang dengan matriks ini seorang  evaluator melakukan auditing atau memeriksa pelaksanaan semua rencana.

Matriks UKL dan UPL menggambarkan hubungan antara komponen lingkungan seperti fisiografi, geologi, hidrologi, biologi, sosial, budaya, dan ekonomi dengan setiap tahap kegiatan. Kegiatan dibagi dalam 4 tahapan, yaitu sebelum kontruksi, masa konstruksi, masa operasi, dan pasca-operasi.

4.   Daftar kegiatan pertambangan yang wajib Amdal

  1. Oktober 27, 2009 pukul 1:33 pm

    makasih mas artikelnya saya butuh ini buat bikin tugas

  2. im
    Maret 19, 2011 pukul 1:48 pm

    mas ada tabel matriksnya g?saya perlu buat tugas

    • Suyitno
      September 3, 2011 pukul 4:17 am

      silahkan konsultasi via ym

  3. Pram
    Mei 3, 2011 pukul 10:03 am

    Mau tanya kalau AMdal, UKL/UPL siapa yg bertanda tangan di dokumen tsb.
    Terima kasih.

    • Suyitno
      September 3, 2011 pukul 4:17 am

      Untuk Amdal, UKL/UPL disahkan oleh kepala BLHD wilayah tersebut

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: